Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, menggelar sidang paripurna agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017 di ruangan sidang DPRD di Kabupaten Mamasa Senin (16/10/2017).
Dalam Sidang paripurna tersebut turut hadir Wakil Bupati Mamasa Bonggalangi, Sekda Mamasa Benyamin YD, Kapolres Mamasa, Kajati Mamasa, Anggota Dprd Kabupaten Mamasa dan OPD Kabupaten Mamasa.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Mamasa menjelaskan bahwa agenda sidang kali memiliki makna penting dan sangat strategis dalam proses kesinambungan pembangunan daerah yang kita rencanakan di tahun 2017 ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam APBD tahun 2017 baik tantangan yang dihadapi sehingga diperlukan strategi, kebijakan daerah guna mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya secara cepat, tepat dan teratur.
Berdasarkan data yang ada pertumbuhan ekonomi kabupaten mamasa tahun 2016 mencapai angka 6,75 % dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 6,80 % ada peningkatan sekitar 0,5 % dan diharapkan dapat meningkat di tahun 2017 menjadi 7 %.
Untuk sektor pembangunan manusia digambarkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 63,51 % untuk tahun 2016 meningkat sedikit sebesar 0,34 % dari tahun sebelumnya, sehingga untuk Sulbar Kabupaten Mamasa memperoleh peringkat ketiga setelah Matra dan Majene dan diharapkan dapat meningkat menjadi 65,5 % di tahun 2017.
Indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh 3 faktor penting yaitu indeks kesehatan yang diwakili angka harapan hidup sebesar 70,43 %, indeks pendidikan dipengaruhi angka harapan sekolah sebesar 11,36 % serta angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,98 % faktor ketiga yang mempengaruhi kwalitas daya beli sebesar Rp 7.231.000
"Penduduk miskin tahun 2016 sebesar 13,83 % dari jumlah penduduk 154.927 dan diharapkan terjadi penurunan di tahun 2017 sebesar 1,83 % sehingga menjadi 12 %",tutur Bonggalangi selaku Wakil Bupati Mamasa
Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Mamasa Muhammadiyah Mansur, ia menjelaskan bahwa rancangan APBD akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Mamasa untuk selanjutnya dibahas di tiap-tiap Fraksi DPRD Mamasa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda) tentang APBD perubahan tahun 2017.
Kristian Parangka
0 komentar:
Post a Comment