MAMASA — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mamasa, Ely Sambominanga, angkat bicara terkait Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018.
Ely Sambominanga yang juga sekretaris DPW Sulbar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengatakan, DPRD Mamasa tidak punya opini tentang anggaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018 karena tidak pernah melihat rincian anggaran tersebut. Ia menilai Pemkab tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan sampai akhirnya muncul angka Rp 26 miliar yang dialokasikan ke KPUD untuk pendanaan pilkada.
Menurut Ely, walaupun akhirnya akan dibahas dalam anggaran perubahan 2017 dan anggaran pokok 2018, namun semestinya ada pembahasan awal terkait NHPD tersebut sebelum penandatanganan kesepakatan dilakukan. Sebab anggaran ini bukan dari DAK tetapi dari APBD murni, yaitu DAU dan PAD. “Harusnya melibatkan badan anggaran di DPRD karena badan anggara juga permanen dalam setahun,” katanya.
Menanggapi kritikan tersebut, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengatakan, proses tersebut sudah sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya telah memanggil Ketua DPRD, KPU, dan Pemda ke Jakarta untuk membicarakan anggaran itu. “Di daerah tinggal direalisasikan, tidak perlu lagi dibahas di DPRD,” kata Ramlan
Calon bupati petahana ini menambahkan, persoalan itu sudah sesuai prosedur dan aturan, namun karena kurang sosialisasi, sehingga muncul tanggapan. Ia juga mengatakan, ketua DPRD tidak aktif masuk berkantor sehingga tidak sempat menjelaskan ke anggota dewan lainnya. “Jadi soal ini sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur dan aturan tetapi karena kurang sosialisasi sehinga muncul tanggapan seperti itu,” jelasnya.(Kristian Parangka)
0 komentar:
Post a Comment